MENGUAK NASIB CALEG PEREMPUAN

MENGUAK NASIB CALEG PEREMPUAN
(refleksi realitas caleg perempuan)
Oleh Khisbi

Negara dengan legitimasi politik dari masyarakat merupakan salah satu kekuatan untuk melakukan kebijakan, secara langsung maupun tidak lansung dan akan berpengaruh terhadap kehidupan perempuan. Stuktur ekonomi, sosial, politik dan budaya, merupakan kompleksitas kekuasaan yang dominan, seharusnya mampu menjadi tempat perlindungan bagi perempuan guna memperoleh keadilan. Kenyataanya dalam banyak kasus, kebijakan negara justru semakin membuat posisi perempuan terjepit dan mengorbankan perempuan. Kondisi ini yang belum menjadikan isu perempuan dan perlindungan anak menjadi sesuatu yang dianggap vital. Sehingga peran keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan (baca : politik) menjadi suatu keharusan, dimana perempuan bisa menyuarakan kepentingan perempuan sendiri untuk bisa terpenuhi.
Sayangnya, liberalisme/dinamika politik yang terjadi sejak masa reformasi tidak otomatis diikuti kesiapan lembaga politik untuk berproses, utamanya melakukan rekrutmen politik, terutama parpol untuk bisa serius dan berkelanjutan untuk membuka kesempatan partisipasi perempuan dalam politik, melalui akses kesempatan perempuan dalam dalam posisi dan tanggung jawab organisatoris yang signifikan, selain mempersiapkan dan menempatkan perempuan sebagai caleg yang andal dengan kesempatan yang sama dengan laki-laki.
Upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam politik melalui pemenuhan kuota 30% yang dimandatkan undang-undang dan akan lebih baik jika lebih dari porsi tersebut dalam persaingan terbuka yang berdasarkan merit system membutuhkan lebih dari kesiapan kelembagaan parpol dan perubahan pola pikir dan budaya politik jajarannya (terutama elite parpol), penerapan langkah strategis untuk menempatkan perempuan dalam nomor jadi maupun dengan zipper principle (seperti yang diterapkan Partai Sosial Demokratik di Swedia) yang tentunya diimbangi kapasitas dan dukungan basis massanya, serta meningkatkan pelatihan dan pendidikan politik bagi pemilih maupun caleg perempuan, baik dari kader maupun simpatisan untuk membiasakan perempuan dalam ritme politik.
Selain itu, peran parpol sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi pendidikan dan rekrutmen serta sosialisasi politik harus terus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar berpolitik praktis dengan memberikan tanggung jawab di posisi-posisi yang strategis (tidak hanya administrasi dan keuangan, meskipun juga merupakan bagian dari keandalan perempuan), tapi juga dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan.
Yang tidak kalah penting adalah penerapan hukum yang konsisten dengan sanksi yang tegas bilamana parpol tidak dapat memenuhi keterwakilan kuota perempuan dalam politik, baik di partai itu sendiri maupun di lembaga perwakilan rakyat serta masyarakat. Hal itu pun juga diterapkan Prancis lewat parity law (1999) dengan penalti keuangan, maupun Argentina dengan ley de cupos (1991) dengan penalti penolakan keikutsertaan parpol dalam pemilu.

Anggota legislatif yang berasal dari parpol, maka adanya keterwakilan perempuan dalam politik akan kembali pada kesungguhan dan political good will dari parpol. Pesan lain yang perlu digariskan, berapa pun persentase keterwakilan perempuan dalam politik harus didasari pertimbangan rasional dan strategis, seperti tindakan affirmative terlebih daulu guna memberi kesempatan yang “relatif” sama bagi perempuan, peningkatan kapabilitas untuk bersaing dan berkontribusi dalam politik praktis secara signifikan, dukungan basis massa yang jelas, dan pengalaman yang relevan, dan visi serta misi yang sejalan dengan parpol. Tantangan yang berat, tapi bukan tidak mungkin untuk diwujudkan…..