7 Juli 2008 Pengumuman hasil verifikasi KPU

9 Juli 2008 Pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2009

12 Juli 2008 Pendeklarasian kampanye damai pemilu 2009

Jadwal Pemilu

12 Juli 2008 - 5 April 2009 Pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas (tatap muka, pers, penyebaran bahan)

15 Juli - 13 Agustus 2008 Pengambilan formulir calon

14 - 19 Agustus 2008 Pengajuan bakal calon

15 Agustus - 7 September 2008 Verifikasi administrasi bakal calon

16 Agustus - 9 September 2008 Penyampaian hasil verifikasi

10 - 16 September 2008 Perbaikan syarat dan penggantian bakal calon

11 - 19 September 2008 Verifikasi hasil perbaikan syarat calon

12 - 26 September 2008 Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

26 September - 14 Oktober 2008 Pengumuman dan tanggapan masyarakat atas DCS

10 - 18 Oktober 2008 Penyampaian klarifikasi DCS kepada Parpol

11 - 22 Oktober 2008 Pengajuan pengganti DCS oleh Parpol

12 - 25 Oktober 2008 Verifikasi pengganti DCS oleh KPU

26 - 30 Oktober 2008 Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

31 Oktober 2008 Pengumuman DCT

16 Maret 2009 - 5 April 2009 Pelaksanaan kampanye rapat umum

6 - 8 April 2009 Masa tenang

9 April 2009 Pemungutan dan penghitungan suara penetapan hasil pemilu

19 April 2009 (KPU Kab/Kota), 24 April 2009 (KPU Provinsi), 9 Mei 2009 (KPU)

10 - 12 Mei 2009 Pengajuan permohonan pembatalan hasil perolehan suara ke mahkamah konstitusi

Penetapan Perolehan Kursi

15 - 17 Mei 2009 (DPRD Kab/Kota), 17 - 18 Mei 2009 (DPRD Provinsi), 19 - 20 Mei 2009 (DPR dan DPD)

Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih

17 - 18 Mei 2009 (DPRD Kab/Kota), 19 - 20 Mei 2009 (DPRD Provinsi), 21 - 24 Mei 2009 (DPR dan DPD)

Pemberitahuan kepada calon terpilih

19 - 24 Mei 2009 (DPRD Kab/Kota), 21 - 28 Mei 2009 (DPRD Provinsi), 25 Mei - 4 Juni 2009 (DPR dan DPD)

Peresmian Keanggotaan

Juni 2009 (DPRD Kab/Kota), Juli, Agustus 2009 (DPRD Provinsi), September 2009 (DPR dan DPD)

Pengucapan Sumpah/Janji

Juli 2009 (DPRD Kab/Kota), Agustus 2009 (DPRD Provinsi),

1 Oktober 2009 (DPR dan DPD)

Keputusan KPU No. 9 Tahun 2008

JAKARTA - Penolakan Mahkamah Konstitusi kepada gugatan uji materi parliamentary threshold (batas keterwakilan kursi di DPR) menyebabkan 22 partai kecil dan partai baru di pemilu legislatif kecewa berat. Mereka berencana melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh kota untuk mendesak KPU mengabaikan aturan yang termuat di pasal 202, 203, dan 205 UU Pemilu Legislatif tersebut.

Keputusan aksi besar-besaran itu diambil dalam pertemuan terbatas pucuk pimpinan 22 partai di Hotel Ritz Charlton kemarin. Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain, Ketua DPN Partai Demokrasi Pembaruan Roy B.B. Janis, Ketua Dewan Syura PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Patriot Japto Soerjosoemarno, Ketua Umum PPD Oesman Sapta, Sekjen Republika Nusantara Yus Usman, Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Matahari Bangsa Imam Addaruqutni.

Menurut Yusril, MK keliru ketika memutuskan menolak permohonan uji materi parliamentary threshold. Pasalnya, partai-partai yang sudah berjuang keras memenangkan 13 kursi DPR akan secara otomatis kehilangan seluruh kursinya karena tidak memenuhi kuota parliamentary threshold 2,5 persen atu 14 kursi.

”Bagaimana bila 38 partai yang ikut pemilu legislatif tidak ada yang berhasil mendapat 13 kursi DPR. Tentu tidak akan ada yang dilantik sebagai anggota DPR. Saya yakin ini tidak masuk dalam pertimbangan majelis hakim MK,” katanya.

”Alangkah tragisnya bila kita sudah capek-capek ikut pemilu dengan tenaga dan dana besar, lantas mendapat 13 kursi, tapi kehilangan hak mendapatkan kursi dan kursinya dibagikan kepada partai yang mendapatkan 14 kursi,” lanjutnya.

Mantan Mensesneg itu menegaskan, bukan hanya sekali MK keliru mengambil putusan karena ada fakta-fakta baru. Dia mencontohkan, pengambilan putusan uji materi tentang UU Pemilu Presiden juga tidak sah karena hanya dihadiri delapan hakim konstitusi.

”Padahal, dalam pasal 28 UU MK, dalam pertimbangan dan memutuskan perkara harus dihadiri sembilan majelis hakim, atau dalam kondisi terpaksa bisa dilakukan tujuh hakim agung,” jelasnya.

Karena itu, Ketua Partai Demokrasi Pembaruan Roy B.B. Janis menegaskan, 22 partai peserta pemilu akan melakukan gerakan politik untuk menekan KPU agar mengabaikan ketentuan parliamentary threshold. ”MK sudah tidak bisa menjadi pegangan pencari keadilan karena berpihak kepada kekuasaan dan lobi yang paling bagus. Karena itu, perlu dibuat gerakan politik untuk melawan ketidakadilan ini,” tegasnya. (no

sumber : Jawa Pos 5 Maret 09

A. Anatomi RUU Kesehatan
Batang tubuh RUU Kesehatan terdiri dari 19 bab dan 123 pasal:
I : Ketentuan Umum (1 pasal)
II : Asas dan tujuan (2 pasal)
III : Hak dan Kewajiban (ps 4-16/13 pasal)
IV : Tg jawab Pemerintah (ps 17-23/7 ps)
V : Sumberdaya di Bidang Kesehatan (ps 24-52/ 29 ps)
VI : Upaya Kesehatan (ps 53-64/12 pasal)
VII : Informasi Kesehatan (ps65-66/2 pasal)
VIII : Gizi, makanan & minuman (ps 67-72/ 6ps
IX : Penyakit Menular dan Tidak Menular (ps 73-79/ 7ps)
X : Kesehatan Reproduksi (80-86: 7 pasal)
XI : Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak, Remaja, Lanjut Usia dan Penyandang Cacat (87-97: 11 pasal)
XII : Kesehatan Jiwa (98-101; 4 pasal)
XIII : Kesehatan Lingkungan (102-103; 2 pasal)
XIV : Kesehatan Kerja (104-106; 3 pasal)
XV : Peran serta Masyarakat (107; 1 pasal)
XVI : Badan Pertimbangan Kesehatan (108-110; 3 pasal)
XVII : Ketentuan Pidana (111-119; 9 pasal)
XVIII : Ketentuan Peralihan (120-121; 2 ps)
XIX : Ketentuan Penutup (122-123; 2 ps)

• Undang- Undang Dilengkapi dengan Rancangan Penjelasan.
• Sampai saat ini Pemerintah sudah memberikan tanggapan atas RUU tsb berupa DIM sebanyak 483 butir

B. Proses Pembahasan RUU Kesehatan
Proses pembahasan draft RUU Kesehatan di tingkat Panitia khusus (pansus) berjalan sangat kooperatif antara DPR dan Pemerintah, kecuali pada pasal-pasal yang sangat krusial diserahkan kepada panitia kerja (panja).
 Panja dibentuk untuk menyelesaikan substansi yang tidak dapat diselesaikan pada tahap pansus.
 Substansi kesehatan reproduksi yang masuk dalam panja:
1. Ps 81.d. DIM pemerintah menambahkan kata “kesehatan seksual” (belum sepakat apa yang dimaksud dengan kesehatan seksual)
2. DIM pemerintah memasukkan KB, pelayanan KB, Upaya KB dan peran serta masyarakat dalam program KB (3 pasal) menjadi bagian kesehatan reproduksi (DPR belum sepakat karena tumpang tindih dengan RUU Pembangunan Keluarga dan Kependudukan kecuali pada pelayanan kontrasepsi).
 Pembahasan di tingkat panja belum memasuki DIM kesehatan reproduksi.
 Panja sudah bekerja keras, namun berulang kali deadlock karena Depkes secara sepihak mengubah DIM yang sudah disepakati pansus.

C. Kesehatan Reproduksi
Pasal 80
1. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
2. Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
a. Saat sebelum hamil, semasa hamil, melahirkan dan sesudah melahirkan; dan
b. Kesehatan sistem reproduksi.

Pasal 81
Setiap orang berhak:
a. Menjalani kesehatan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, bebas dari paksaan dan/ atau kekerasan dengan pasangannya yang sah.
b. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan dan/ atau kekerasan, yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma-norma agama.
c. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama.
d. Memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 82
Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.

Pasal 83
1. Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya fungsi reproduksi perempuan.
2. Setiap pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana pada ayat (1) pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan pemerinah.

Pasal 84
1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup;
 Indikasi kedaruratan medis, dalam hal janin menderita penyakit genetik berat dan/ atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sebagaimana dimaksud huruf (a) harus berdasarkan izin dari ibu dan/atau ayah janin;
 Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan yang direkomendasi dari lembaga atau institusi atau ahli/ tokoh agama setempat sesuai dengan norma-norma agama; dan
 Konseling atau advis pra tindakan dan diakhiri dengan konseling paska tindakan yang dilakukan oleh konselor terlatih.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 85
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 hanya dapat dilakukan:
a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam kedaruratan medis;
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami kecuali korban perkosaan; dan
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 86
1. Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma-norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan;
 Dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan;
 Yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional;
 Tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku;
 Diskriminatif; atau
 Lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

D. Hak-Hak Kesehatan Reproduksi
1. Info dan pengetahuan kespro terutama perempuan ditingkatkan
2. Akses layanan kesehatan ditingkatkan (kelengkapan, kemajuan SDM, biaya, tempat mudah terjangkau)
3. Dipertimbangkan safe aborsi
4. Program KB dijalankan dengan meningkatkan peran serta laki-laki
5. Penatalaksanaan IMS ditingkatkan
6. Adanya regulasi tentang kondom
7. Akses informasi & layanan yang meremaja

E. TIGA ISU YANG DIADVOKASI KESEHATAN REPRODUKSI SECARA UMUM
 Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yang sangat tinggi yaitu 307/100.000 kelahiran hidup.
 Kesehatan sebagai hak bagi setiap orang yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah tanpa ada diskriminasi.
 Kesehatan buruh migran (TKW) yang sangat kurang diperhatikan, antara lain harus digunakannya tes kesehatan yang tidak melindungi hak kerja buruh migran (TKW)

F. Kondisi Sosial
 Gambaran mengenai rendahnya kesadaran hak reproduksi, terjadi pada 3 level:
a. Individu; ketimpangan relasi gender, pengetahuan tentang kontrasepsi rendah, praktik tradisional, terlambat mengambil keputusan dsb.
b. Keluarga; pernikahan dini, perkosaan dan incest, kemiskinan, khitan perempuan, stigmatisasi terhadap korban KTP dsb.
 Pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak dan remaja selalu kontroversial, padahal mereka sangat memerlukan pengetahuan tersebut.
 Informasi dan layanan kespro untuk remaja belum tersedia memadai, sehingga mereka kesulitan memperoleh informasi dan layanan secara proporsional.
 Jangkauan penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur menurun, khususnya bagi masyarakat miskin.

G. Rekomendasi
 Meningkatkan advokasi untuk mendorong amandemen ruu kesehatan dan ruu kependudukan segera disahkan paling lambat akhir 2008.
 Mendorong peran politik perempuan di dpr untuk melakukan perubahan kebijakan termasuk terkait dengan soal kesehatan dan aspek-aspek lain
 Memaksimalkan peluang keterwakilan perempuan 30 % di lembaga legislatif dalam uu pemilu

Pemilu legislatif 2009 ini sangat jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, dimana saat ini kita akan memilih orang bukan partai. Tidak seperti pemilu yang dulu, kita memilih partai, ujung-ujungnya kita tidak kenal siapa wakil rakyat kita…. Lalu apa hubungannya dengan gender budget dengan pemilu legislatif 2009 ? hubungannya sangat erat banget….

Gender adalah perbedaan peran dan fungsi manusia berdasarkan bukan jenis kelaminnya (bukan faktor biologisnya), jadi kita akan melihat segala sesuatu berdasarkan siapa dan bisa berbuat/berperan apa. Lalu budget apa ? bugdet adalah anggaran negara, anggaran rakyat lebih tepatnya, dan seharusnya juga begitu ! anggaran yang diperuntukkan untuk rakyat, yang dibahas oleh legislatif atau anggota dewan yang akan kita pilih pada 9 April 2009 (Jangan lupa…. Pilih caleg perempuan yang berkualitas).

Lalu kalau begitu gender budget gunanya untuk apa ? gunanya sangat penting, melalui gender budget, kita akan tahu berapa % alokasi anggaran untuk perempuan, berapa % alokasi anggaran untuk anak. Sehingga akan clear dan jelas serta lebih memudahkan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi sejauh apa program tersebut dapat sampai kepada perempuan dan anak serta sejauh apa berkontribusi terhadap perubahan bagi perempuan dan anak. Lalu siapa yang akan memperjuangkan ? tentunya yang selama ini dekat dengan mereka. Siapa saja ? tentunya anak-anak tidak bisa duduk di kursi legislatif, maka yang bisa duduk di kursi legislatiflah yang akan memperjuangkan, yaitu perempuan. Perempuan nanti yang akan memperjuangkan anggaran untuk perempuan dan anak sehingga ayo pilih caleg perempuan.

Ada jaminan dengan kualitas caleg perempuan yang akan kita pilih akan mempunyai kualitas yang baik dan mampu memperjuangkannya ? pasti jaminan ada, dan siapa yang akan mengawal mereka supaya tidak lupa dengan janjinya, adalah Koalisi Perempuan Indonesia yang merupakan salah satu ormas yang concern terhadap keterwakilan perempuan guna mempengaruhi kebijakan, sehingga nanti anggaran yang seharusnya adil dan dapat diakses oleh perempuan dan anak dapat terwujud. Okehlah kalau begitu AKU AKAN GUNAKAN HAK PILIHKU, MENJADI PEMILIH YANG CERDAS PEMILI YANG MEMILIH CALEG PEREMPUAN YANG BERKUALITAS

Negara dengan legitimasi politik dari masyarakat merupakan salah satu kekuatan untuk melakukan kebijakan, secara langsung maupun tidak lansung dan akan berpengaruh terhadap kehidupan perempuan. Stuktur ekonomi, sosial, politik dan budaya, merupakan kompleksitas kekuasaan yang dominan, seharusnya mampu menjadi tempat perlindungan bagi perempuan guna memperoleh keadilan. Kenyataanya dalam banyak kasus, kebijakan negara justru semakin membuat posisi perempuan terjepit dan mengorbankan perempuan. Kondisi ini yang belum menjadikan isu perempuan dan perlindungan anak menjadi sesuatu yang dianggap vital. Sehingga peran keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan (baca : politik) menjadi suatu keharusan, dimana perempuan bisa menyuarakan kepentingan perempuan sendiri untuk bisa terpenuhi.
Sayangnya, liberalisme/dinamika politik yang terjadi sejak masa reformasi tidak otomatis diikuti kesiapan lembaga politik untuk berproses, utamanya melakukan rekrutmen politik, terutama parpol untuk bisa serius dan berkelanjutan untuk membuka kesempatan partisipasi perempuan dalam politik, melalui akses kesempatan perempuan dalam dalam posisi dan tanggung jawab organisatoris yang signifikan, selain mempersiapkan dan menempatkan perempuan sebagai caleg yang andal dengan kesempatan yang sama dengan laki-laki.
Upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam politik melalui pemenuhan kuota 30% yang dimandatkan undang-undang dan akan lebih baik jika lebih dari porsi tersebut dalam persaingan terbuka yang berdasarkan merit system membutuhkan lebih dari kesiapan kelembagaan parpol dan perubahan pola pikir dan budaya politik jajarannya (terutama elite parpol), penerapan langkah strategis untuk menempatkan perempuan dalam nomor jadi maupun dengan zipper principle (seperti yang diterapkan Partai Sosial Demokratik di Swedia) yang tentunya diimbangi kapasitas dan dukungan basis massanya, serta meningkatkan pelatihan dan pendidikan politik bagi pemilih maupun caleg perempuan, baik dari kader maupun simpatisan untuk membiasakan perempuan dalam ritme politik.
Selain itu, peran parpol sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi pendidikan dan rekrutmen serta sosialisasi politik harus terus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar berpolitik praktis dengan memberikan tanggung jawab di posisi-posisi yang strategis (tidak hanya administrasi dan keuangan, meskipun juga merupakan bagian dari keandalan perempuan), tapi juga dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan.
Yang tidak kalah penting adalah penerapan hukum yang konsisten dengan sanksi yang tegas bilamana parpol tidak dapat memenuhi keterwakilan kuota perempuan dalam politik, baik di partai itu sendiri maupun di lembaga perwakilan rakyat serta masyarakat. Hal itu pun juga diterapkan Prancis lewat parity law (1999) dengan penalti keuangan, maupun Argentina dengan ley de cupos (1991) dengan penalti penolakan keikutsertaan parpol dalam pemilu.

Anggota legislatif yang berasal dari parpol, maka adanya keterwakilan perempuan dalam politik akan kembali pada kesungguhan dan political good will dari parpol. Pesan lain yang perlu digariskan, berapa pun persentase keterwakilan perempuan dalam politik harus didasari pertimbangan rasional dan strategis, seperti tindakan affirmative terlebih daulu guna memberi kesempatan yang “relatif” sama bagi perempuan, peningkatan kapabilitas untuk bersaing dan berkontribusi dalam politik praktis secara signifikan, dukungan basis massa yang jelas, dan pengalaman yang relevan, dan visi serta misi yang sejalan dengan parpol. Tantangan yang berat, tapi bukan tidak mungkin untuk diwujudkan…..

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus merombak sistem pemilihan umum. Yang terbaru, KPU menambah opsi cara menandai. Kini tak hanya mencontreng, surat suara pemilih tetap sah meski mereka menandai dengan silang atau garis mendatar.

Hal itu disampaikan anggota KPU Bidang Teknis dan Tahapan Pemilu Andi Nurpati dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR, Jakarta, kemarin (2/2). Keputusan KPU tersebut diambil setelah melihat hasil simulasi penghitungan dan pemungutan suara di Tangerang pada Sabtu (31/1).

“Ternyata masih banyak pemilih yang menandai selain mencontreng,” kata Andi. Seluruh anggota KPU, termasuk Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, ikut dalam RDP yang hanya dihadiri separo anggota komisi II tersebut.

Menurut Andi, KPU telah melakukan pleno untuk mengevaluasi hasil simulasi itu. Dengan melihat fakta bahwa batasan mencontreng malah memperbesar potensi surat suara tidak sah, sebaiknya aturan KPU dilonggarkan. Tanda menyilang dan menggaris disepakati diakomodasi. “Sebab, tanda itu juga akrab dan dipahami pemilih,” jelasnya.

Bagaimana dengan tanda melingkari? Andi mengatakan, dalam pleno KPU memutuskan untuk tidak mengesahkan tanda tersebut. Alasannya, melingkari sangat rawan tidak sah. Secara teknis, bisa jadi tanda lingkaran yang dibuat pemilih melebihi kolom yang telah disediakan. “Berbeda dengan silang dan garis yang ada titik temu dan titik awalnya, melingkari susah didefinisikan,” jelasnya.

Meski akses pemilih lebih dibuka, anggota DPR masih menganggap membingungkan. Anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, seharusnya KPU tetap fokus pada satu tanda. Semakin banyak tanda yang diakomodasi, hal tersebut menimbulkan masalah saat rekapitulasi. Yakni, ketika menerjemahkan persepsi pemilih dalam surat suara. “Banyak tanda malah membingungkan pemilih,” jelas mantan ketua Pansus RUU Pemilu itu.

Andi langsung menanggapi pernyataan itu. Menurut dia, pertimbangan KPU tersebut sudah cukup matang. Hasil di enam simulasi yang dilakukan KPU menunjukkan masih ada pemilih yang menandai selain mencontreng. Jika tidak diakomodasi, potensi surat suara sah malah semakin besar. “Itu murni pertimbangan saat di lapangan (simulasi),” ujarnya mengingatkan.

Aturan tata cara menandai sudah ditetapkan KPU dalam Peraturan Teknis Nomor 35 Tahun 2008. Sebelum disepakatinya dua tanda baru itu, tanda yang dianggap sah hanya mencontreng dan mencoblos. KPU menargetkan, revisi peraturan 35/2008 itu akan diselesaikan dalam waktu seminggu. (ba

sumber : Jawa Pos

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak empat partai politik tidak berhasil memenuhi sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPR demikian pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Keempat partai tersebut adalah Partai Peduli Rakyat Nasional Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Patriot” kata anggota KPU Endang Sulastri di Jakarta Minggu.

Setelah melaksanakan verifikasi berkas bakal calon anggota DPR yang diajukan 38 partai politik nasional peserta pemilu keempat partai tersebut dinyatakan tidak memenuhi keterwakilan caleg perempuan.

Bakal calon anggota DPR dari Partai Peduli Rakyat Nasional cerjumlah 288 orang yang jumlah bakal caleg perempuan yaitu 77 orang atau 27 persen. Sementara calon anggota DPR dari Partai Gerindra berjumlah 397 orang dengan jumlah caleg perempuan 106 calon atau 27 persen.

Jumlah bakal caleg perempuan Partai Persatuan Pembangunan yakni 124 calon atau 27 persen dari total caleg yang memenuhi syarat yaitu 452 orang.

Sedangkan jumlah bakal caleg perempuan Partai Patriot yaitu 23 calon atau 19 persen dari 118 caleg.

Endang mengatakan sebagian besar caleg perempuan yang gugur disebabkan tidak memenuhi persyaratan.

Dalam proses verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR maka KPU juga melakukan verifikasi terhadap terpenuhinya sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan.

Apabila tidak terpenuhi maka KPU memberikan kesempatan pada parpol untuk memperbaiki daftar bakal calon. Perbaikan tersebut dilakukan sebelum KPU menetapkan Daftar Calon Sementara anggota DPR.

Jika tetap tidak dapat memenuhi keterwakilan perempuan maka KPU mengumumkan nama partai yang tidak berhasil memenuhi kuota caleg perempuan.

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pedoman teknis pencalonan anggota DPR DPRD provinsi DPRD kabupaten/kota dalam pemilu 2009 pasal 27 huruf d menyebutkan KPU KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mengumumkan secara luas melalui media cetak dan media elektronik nama-nama partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30 persen dalan DCS.

Sementara itu partai-partai yang telah memenuhi persentase keterwakilan bakal caleg perempuan diantaranya adalah Partai Amanat Nasional 31 persen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 35 persen dan Partai Golongan Karya 31 persen.

Selain itu Partai Kebangkitan Bangsa 34 persen Partai Keadilan Sejahtera 37 persen dan Partai Demokrat 33 persen.

Sejumlah partai politik berhasil memenuhi keterwakilan perempuan diatas 40 persen dari jumlah calon sementara anggota DPR diantaranya adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 48 persen keterwakilan perempuan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah 47 persen dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 45 persen.(

Apa sih PEMILU itu?

PEMILU atau Pemiluhan Umum adalah cara pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indoensia berdasarkan Pancasila dan UUD ’45

Kedaulatan rakyat itu, maksudnya apa?

Maksudnya adalah semua orang punya hak untuk bersuara. Dalam pemilu, hak bersuara disalurkan lewat menandai (coblos, cawang, memberi titik) nama calon wakil rakyat di kertas suara. Jadi kitalah yang memilih wakil yang pantas duduk dewan perwakilan rakyat (DPR).

Apa syarat untuk menjadi pemilih ?

1. Warga negara Republik Indonesia

2. Berusia 17 tahun atau pernah menikah

3. Sehat mental

4. Tidak ada masalah di pengadilan

5. Tardaftar sebagai pemilih

Siapa yang mengatur jalannya PEMILU?

Pemilu diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga ini dibantu KPU propinsi, KPU kota/kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Bagaimana aturan main Pemilu?

Ada azas pemilu yang mudah untuk kita ingat : LUBER dan JURDIL. Itu singkatan dari Langsung Umum Bebas Rahasia serta Jujur dan Adil.

LANGSUNG : kita sendiri yang akan datang ke TPS untuk mencoblos dan tidak menitipkan pilihan lewat orang lain.

UMUM : semua orang yang lolos persyaratan untuk memilih tanpa memandang kaya miskin, laki perempuan, cacat atau tidak, tetapi disemua lapisan masyarakat.

BEBAS : kita tidak memaksa dan dipaksa oleh orang lain

RAHASIA : orang lain tidak perlu tahu sipa yang kita pilih.

JUJUR dan ADIL : kita jujur dan adil dalam penghitungan jumlah suara, dan mau menerima kalau calon yang kita pilih, ternyata kalah. Jangan lupa, bila ada indikasi kecurangan, laporkan kepada panitia pengawas pemilu yang ada di tempat pemungutan suara.

Siapa saja peserta pemilu?

Bisa partai politik, perseorangan yang mencalonkan diri untuk menjadi DPD dan pasangan calon presiden dan wakil, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Untuk bulan april nanti kita belum memilih calon presiden dan wakil. Oh ya, partai politik sering disingkat dengan nama parpol.

Lalu parpol itu apa?

Parpol adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan cita-cita yang sama. Organisasi ini memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu.

Hanya parpol yang memenuhi syarat (seperti undang-undang) yang boleh menjadi peserta pemilu 2009, yaitu 48 perpol. Banyak ya.

Betul tidak, pemilu 2009 berbeda dengan pemilu 2004?

Ya, betul. Dulu pemilu 2004, ada 3 pemilihan termasuk memilih calon presiden dan wakil,sedangkan pemilu 2009, kita akan memilih :

1. Anggota DPR RI, DPR Propinsi, dan DPR kota/kab

2. Anggota DPD

Apa cara mencoblos pemilu 2009 ini berbeda dengan pemilu lalau?

Ya, pemilu 2009 ini, ada beberapa cara memilih. Kita boleh memberi tanda cawang, mencoblos. Mencoret ataupun memberi titik pada nomor/ nama calon yang kita pilih. Dan di TSP akan disediakan bolpen.

Nama-nama calon wakil rakyat untuk DPR, dan DPD akan tertulis di kartu suara. Cara memilihnya begini :

1. terimalah 4 kartu suaradi TPS. 4 kartu itu ada yang berwarna biru untuk memilih calon DPR RI, warna kuning untuk memilih calon DPR propinsi, warna hijau untuk memilih calon DPR kota/kabupaten. Dan kartu suara yang berwana merah untuk memilih calon DPD yang menjadi wakil rakyat bukan dari parpol.

2. Memilih Anggota DPR/DPRD

Cari parpol yang mencalonkan perempuan. Lalu cari nama calon legislatif dan cawang nomornya atau namanya. Ingat jangan mencawan keuanya, CUKUP SATU KALI CAWANG PADA NOMOR ATAU NAMA.

3. Memilih DPD

Cawang salah satu gambar calon DPD perempuan yang ada di kotak.

Jadi dalam pemilu nanti, akan mencawang 4 kali?

Ya, benar. Ingat, untuk DPR tidak akan ada gambar calon legislatif seperti yang sekarang banyak ditempel di pinggir jalan. Tetapi hanya nama. Tetapi untuk DPD akan ada gambar/foto

”Perempuan Punya Suara” slogan ini ada dijalan-jalan, apa sih maksudnya?

Perempuan itu samdengan laki-laki sebagai warganegara yaitu punya hak suara dan berpendapat. Dimana hak itu harus dihormatidan dihargai. Dalam pemilu, perempuan dan kali-laki sam-sama bebas memilih wakil rakyat tanpa dipaksa dan tidak boleh memaksa. Sura perempuan dalam pemilu ikut menentukan perubahan nasib bangsa, terutama masa depan perempuan itu sendiri termasuk nasib anak-anak kita.

Kalau maksud dari ”menentukan perubahan masa depan bangsa” itu apa?

Di Indonesia, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kita 52%dari jumlah penduduk. Karena lebih banyak, tentu saja suara kita sangat berpengaruh dalam menentukan siapa yang jadi wakil rakyat. Pilih wakil rakyat yang memperjuangkan perbaikan nasib bangsa, termasuk hak-hak perempuan.

Memangnya suara saya akan didengar?

Jelas akan didengar. Apalagi kalau seluruh kaum perempuan Indonesia memilih wakil rakyat yang memperjuangkan perbaikan nasib perempuan.

Sekarang sudah ada Undang-udang no 10 tahun 2008 tentang Pemilu, pasal 55ayat 2. bunyinya begini :

”Didalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon”

Ini artinya negara kita mulai lebih nyata dalam mendengar suara perempuan lewat kuota suara untuk perempuan (30% keterwakilan perempuan).

Apa artinya angka keterwakilan 30% itu?

Angka 30% merupakan kuota atau angka batas paling rendah untuk adanya perempuan di dalam lembaga Legislatif, parpol, pelaksana pemilu (KPU)

Apa untungnya bagi perempuan, jika parpol memiliki 30% keterwakilan perempuan?

Kalau jumlah perempuan 30%,parpol yang dapat kursi di DPR bisa ambil keputusan secara adil dalam cari jalan keluar untukmasalah politik, ekonomi,sosial dan budaya tanah air.

Selain itu, persoalan perempuan (seperti tenaga kerja wanita, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelecehan seksual, kesejahteraan keluarga, kesehatan dan pendidikan) yang sampai sekarang masih awut-awutan dapat diperjuangkan.

Sejarah kuota 30% di Indonesia :

Apa yang bisa kita lakukan supaya ada keterwakilan 30% perempuan?

Dukung calon perempuan dalam parpoldi daerah tinggal kita. Pastikan juga bahwa perempuan yang kita dukung dapat dipercaya untuk memperjuangkan nasib perempuan.

Sebelum pencalonan seperti saat ini, kita bisa memberi keyakinan pada parpol ”kalau dia menempatkan perempuan pada nomor 3 besar di atas maka gengsi partai akan naik, dan kita mau meberikan suara untuk mereka agar dapat kursi di DPR”.

Kini kita mengerti mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalamlembaga legislatif/ DPR. Bagaimana dengan kita sebagai pemilih……

Adakah cara menjadi Pemilih yang bijak ?

Tentu ada. Menjadi pemilih yang bijak tidak sulit, yaitu kita

• Tahu azas pemilu

• Tahu haknya sebagai pemilih

• Tahu cara menggunakan hak

• Tahu akibat pemilihannya

Dan jangan lupa “gunakan hak pilih untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan KETERWAKILAN PEREMPUAN di lembaga perwakilan rakyat”

Saya mau ikut pilihan partai ayah/ suami/ saudara. Boleh tidak?

Ayah, suami, saudara atau siapa saja punya kepentingan suara yang berbeda-beda. Kalau mereka pilih calon yang tidak memperjuangkan hak-hak perempuan, kan rugi kita ikut pilih calon legislatif??!!

Justru kita harus memperlihatkan kepada laki-laki bahwa perempuan bisa mandiri dalam memilih. Yakin saja deh pada pilihan sendiri, buang jauh rasa tergantung pada orang lain.

Bagaimana kalau ada caleg memberi saya uang atau sembako?

Wah !! itu salah satu entuk jual beli suara lho.

Pemilu kan harus luber dan jurdil. Tidak ada yang boleh memaksa kepada atau dipaksa oleh siapapun untuk memilih partai atau caleg. Apalagi dengan menyuap.

AYO, kita menjadi perempuan yang berani menolak segala bentuk suap atau pemaksaan.

Jadi, Praktek jual beli suara tidak boleh ya?

Ya,

waspadalah dan kritis terhadap segala bentuk ’hadiah’ atau janji-janji indah yang mau dikasih ke kita. Bisa jadi, itu semua hanya untuk membuat kita memilih partai atau caleg tertentu.

Apa kita rela uang 25.000 – 200.000 menjadi pengganti nasib kita selama 5tahun? Tentu tidak, kita punya banyak hak yang harus terpenuhi dan tentu tidak dengan carayang curang atau ”politik uang”

Oh ya, hati-hati lho, kalau ada orang yang pinjam KTP tanpa tujuan yang jelas. Jangan-jangan dia gunakan untuk mencantumkan diri kita sebagai pendukung parpol atau caleg tertentu. Kalau kita curiga dan ada oknum yang melakukan jualbeli suara, segera lapor ke PANWASLU di wilayah kecamatan tempat tinggal kita. Panwaslu itu panitia pengawas pemilu. Jangan malu atau takut dalam melapor, karena kita akan dibantu oleh panwaslu.

PANWASLU itu tugasnya apasaja?

1. mengawasi seluruh tahapan pemilu

2. menerima laporan dari kita jika ada kecurangan

3. menyelesaikan atau melaporkan setiap masalah pemilu kepada panwaslu pusat. Kita bisa melaporkan masalah pada panwaslu setempat/yang dekat dengan tempat tinggal kita. Misalnya : panwaslu di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota.

Kalau begitu kita rugi ya memilih caleg curang. Pemilu 2009 ini, kita jangan pilih caleg yang curang ya?

Betul sekali, jangan tergiur oleh hadiah. Pilih caleg yang memperjuangkan kepentingan perempuan seperti urusan kesehatan, pendidikan, ekonomi kesejahteraan, dan penghapusan kekerasan.

Lebih baik lagi, kalau kita memilih caleg perempuan yang aktif memperjuangkan hak-hak kaum perempuan.

Memangnya kenapa sih, sebaiknya memilih caleg perempuan?

Jumlah wakil rakil rakyat yang perempuan jauh lebih sedikit dari laki-laki di DPR/DPRD dan DPD. Padahal jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Kalau jumlah perempuannya sangat sedikit, bagaimana mungkin kepentingan perempuan dapat diperjuangkan dengan baik?

Jumlah caleg yang sekarang banyak sekali dan hampir semua selalu memberi iming-iming hadiah. Saya menjadi tidak percaya bila memilih mereka. Paling ujung-ujungnya nanti, mereka akan cari uang saja di DPR dan melupakan kita yang memberi suara. Jadi saya memutuskan GOPUT.

STOP !!! JANGAN GOLPUT !

Teman-teman yang golput akan RUGI. Masih ingatkan, kalau kita sudah punya undang-undang tentang penghapusan perdagangan orang, nah itu salah satu usaha bersama antara kita dengan wakil rakyat perempuan. Jadi rugi kan kalau tidak memilih karena tidak mempergunakan hak pilih sama dengan membuang kesempatan berharga untuk meperjuangkan nasib bangsa, terutama kaum perempuan. Pasti ada yang baik diantara yang tidak baik Makanya, dari sekarang kita juga perlu banyak kenalan dengan caleg khususnya yang perempuan.

Boleh nggak, saya memberi semangat kepada ibu, kakak, adik dan teman bahkan bapak untuk memilih caleg perempuan yang memperjuangkan nasib perempuan?

Tentu saj boleh! Itu sikap yang bagus. Tetapi ingat, kita tidak boleh memaksa mereka. Cukup menyampaikan berita hebat bahwa sekarang suara perempuan mulai didengar di DPR dan perlu banyak dukungan dari kita-kita.

Saya pasti ikut memilih dalam pemilu legislatif 2009. Tapi bagaimana dengan ibu saya yang buta huruf, dan tetangga saya ada yang cacat. Apa mereka boleh memilih seperti saya? Kan pemilu sekarang banyak membaca nama caleg lalau mencawang nomornya.

Boleh dong. Semua orang meskipun cacat, buta huruf, lanjut usia, orang yang sedang digusur maupun sakit di RS punya hak ikut pemilu. Mereka adalah warga negara yang boleh memilih denganmandiri. Untuk itu, dibutuhkan fasilitas yang memudahkan. Namun mereka juga boleh memilih pendamping untuk menemani waktu masuk bilik suara dan mencawang surat suara. Tidak harus dari panitia pemilu lho.

Ingatkan juga, untuk memilih pendamping yang tidak akan membohonginya, yang bisa pegang rahasiatentang pilihannya, dan bisa membantu membacakan nama caleg perempuan.

Jangan lupa, lapor ke PPS jika akan ke TPS dengan(gunakan) pendamping.

Bila sedang sakit dan di RS, maka RS akan menyediakan pemilihan khusus untuk pasien yang tidak mungkin ke TPS.

Bagaimana dengan kami yang muda dan baru

pertamakali ini akan ikut pemilu?

Pertama, cari info sebanyak-banyaknya tentang pemilu. Misalnya informasi tentang pelaksanaan pemilu 2009, caleg-caleg perempuan yang memperjuangkan nasib perempuan dan anak muda. Maksudnya memperjuangkan pendidikan anak khususnya pendidikan anak perempuan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.

Kedua, hindari rasa tergantung pada pilihan ayah, mas/kakak/cacak, paman atau orang lain.

Ketiga, pilihlah dengan keyakinan bahwa kaum muda perempuan bisa menentukan pilihan pada caleg perempuan yang poptensial mendukung perbaikan nasib pemudi Indonesia.

Tapi jangan lupa, baik ibu, adik, tetangga yang cacat atau teman yang sakit untuk TUNJUKKAN KARTU PEMILIH yang

kita dapat waktu mendaftarkan diri

sebagai pemilih.

Kalau sudah terdaftar, apasaja

hak-hak saya dalam pemilu?

1. kita berhak memilih secara Langsung Umum BEbas, Rahasia

2. Kita berhak memilih secara mandiri. Maksudnya tidak ikut-ikutan pilihan orang lain. Kita perlihatkan bahwa perempuan punya pilihan sendiri dan tidak tergantung.

3. kita berhak memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang aturan-aturan dalam pemilu, termasuk cara perhitungan suara.

4. kita juga boleh ikut mengawasi jalannya pemilu. Misalnya di TPS ada kesalahan penghitungan suara setelah pemilihan/pencawangan/pencoblosan, maka kita berhak ikut mengawasi sampai tuntas.

5. jika ada pelanggaran atau indikasi kecurangan dalam pemilu, kita tidak perlu ragu untuk melaporkan kepada PANWASLU.

6. mendapatkan surat suara yang benar, tidak cacat, tidak ada tanda coretan.bila ada kecacatan pada surat suara,maka kita berhakmendapatkan penggantinya yang benar

Sebagai perempuan yang cerdas, amati kecurangan-kecurangan yang bisa membuat surat suara kita tidak sah. Kalau tidak sah, tidak dihitung lho. Jadi hati-hati !!

Apa yang membuat surat suara kita tidak sah?

1. Kita tidak memberi tanda apapun di surat suara. Menberi tanda baik mencawang atau mencoblos atau mencoret nomor/nama caleg

2. Kita tidak memberi tanda/mencawang pada kotak cawang yang ditetapkan

3. Kita menberi tanda lebih dari yang ditetapkan. Yaitu memberi tanda harus satu kali (seperti mencawang nomor dan nama, atau mencawang nomor dan gambar partai,dll adalah tidak sah)

4. Di surat suara pemilihan DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten kota, kita hanya mencawang nomor atau nama caleg. Tidak mencawang gambar partai. Bila mencawang gambar atau nomor partai maka suara kita akan menjadi hak milik paratai untuk diberikan kepada siapa saja. Wah bahaya kan, mungkin akan diberikan pada caleg yang tidak kita kenal, bahkan mungkin juga caleg laki-laki.

5. Ada yang membuat tanda di kertas suara kita. Jadi kertas suara sudah di cawang/dicoblos dulu oleh sipa kita tidak tahu.

6. Surat suara tidak ditanda tangai oleh petugas KPPS

7. Surat suara rusak atau dirusakkan.

Apa sebelum ada pemilihan ini, saya boleh ikut berkampanye bersama caleg perempuan yang memperjuangkan hak perempuan?

Boleh-boleh saja. Asalkan kita tetap menjaga sopan santun di depan umum. Kita harus menghindari perilaku merupakan tindak kekerasan dan asusila seperti berkata-kata kotor, mencacimaki orang, melempar barang ke arah sekitar yang mengganggu kenyamanan orang lain, merusak lingkungan, memaksa orang lian, menjelekkan caleg lain, ataupun mengarahkan orang lain menerima hadiah ataupun uang.

Kapan jadwal Kampanye?

Masa kampanye sudah dibuka sejak beberapa bulan yang lalu. Tetapi kampanye terbuka dimulai tanggal 9 Maret – 2 April 2009.

oleh : Wiwik Afifah dari berbagai sumber